Info

Soal Dana Kampanye, DEEP Purwakarta: KPU dan Bawaslu Harus Transparan

foto/ELanJanelani

PURWAKARTA – Koordinator Daerah DEEP Purwakarta Elan Jaelani menyatakan, KPU Kabupaten Purwakarta tidak mempublikasikan data Laporan Penyumbang Sementara Dana Kampanye (LPSDK) secara utuh. Dari 613 calon legistaif, hanya 292 yang menyerahkan LPSDK. Sisanya 321 calon legislatif (caleg) tidak menyerahkan.

“KPU hanya mempublikasikan aspek kepatuhan peserta pemilu, baik itu terkait waktu maupun menyerahkan dan tidak mempublikasikan data asal sumbangan dan jumlah sumbangan, serta pengalokasian dana tersebut,” ujarnya kepada ayoawasi.com, Senin (11/2/2019).

Selain KPU, Elan menilai Bawaslu tidak mengawasi secara faktual kondisi laporan penyumbang sementara. Bawaslu hanya melihat administrasi rekapan LPSDK secara administratif.

“Kondisi ini akan sangat menyulitkan untuk memastikan keabsahan dan validitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Demi edukasi dan advokasi pendidikan pemilih bagi masyarakat. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi setiap peserta pemilu atau peserta calon legislatif maupun Tim Kampanye Daerah yang melaporkan dengan detail di-publish siapa saja yang melaporkan dan tidak,” tuturnya.

Elan berharap baik KPU dan Bawaslu untuk melacak rekam jejak Caleg agar masyarakat tahu para calon pemimpin terbaiknya patuh terhadap aturan perundang-undangan atau tidak. “Para peserta calon  hanya menggugurkan kewajiban saja dan tidak nampak serius. Ini menjadi tantangan bagi kedua badan pengelenggara KPU dan Bawaslu,” ucapnya.

Selain itu Elan menilai, kondisi ini sangat menyulitkan untuk memastikan keabsahan dan validitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Di satu sisi KPU melakukan transparansi data, sedangkan Bawaslu melakukan pengawasan data terhadap peserta pemilu. Dan keduanya harus mempublikasikan Kepada masyarakat sebagai edukasi politik dan pendidikan politik agar kapasitas dan kualitas masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihannya.

“Jika KPU dan Bawaslu bisa dan peserta pemilu juga sesuai aturan melakukan ini dengan baik maka pemilu ini akan lebih berkualitas dalam penyelenggaraannya,” ujarnya.

Seiring dengan dikeluarkannya hasil pemantauan (analisa) tersebut, DEEP mengeluarkan lima rekomendasi bagi penyelenggara dan Peserta Pemilu.

Pertama, masih ada Laporan Terakhir Dana Kampanye Peserta Pemilu yaitu LPPDK yang memiliki Konsekuensi hukum. DEEP meminta kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk melakukan publikasi hasil LPPDK secara untuk kepada masyarakat.

Kedua, kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta, DEEP meminta mengawasi faktual laporan dana kampanye, tidak hanya sekedar merekap hasil laporan yang sudah ada di KPU.

Ketiga, DEEP meminta keduanya (KPU dan Bawaslu) untuk segera memberikan treatment atas LPSDK, supaya ada perbaikan manajemen keuangan dan perbaikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi peserta pemilu.

Keempat, mendesak KPU kabupaten Purwakarta segera mempublikasikan profile Kantor Akuntan Publik (KAP) supaya masyarakat bisa memberi masukan atas profile KAP tersebut.

Terakhir DEEP mengajak seluruh peserta pemilu agar mengikuti aturan perundang-undangandan lebih serius dalam hal pelaporan dana kampanye. Meminta kepada seluruh peserta pemilu baik itu partai politik, calon anggota legislatif dan tim kampanye daerah (TKD) untuk lebih serius dalam melaporkan dana kampanye. (ham)

Komentar

Paling Populer

Copyright © 2018 ayoaawasi.com

To Top